UMSi Jalin Kerja Sama dengan ATR/BPN, Perkuat Kolaborasi di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
MAKASSAR, Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi) resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Auditorium Drs. KH. Muhyiddin Zain, Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada sejumlah lembaga di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum aset keagamaan dan pendidikan.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut hasil pembahasan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang telah berlangsung pada 12 Juni 2026. Melalui kolaborasi tersebut, perguruan tinggi didorong menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pertanahan dan tata ruang.
Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai, Prof. Dr. Umar Congge, S.Sos., M.Si., menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN merupakan langkah strategis untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan, khususnya di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.
"Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi menjadi komitmen bersama dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah. Universitas Muhammadiyah Sinjai siap mendukung berbagai program ATR/BPN melalui pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional," ujar Prof. Umar Congge.
Melalui kerja sama ini, UMSi semakin memperluas jejaring kemitraan dengan kementerian dan lembaga negara. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan kontribusi Universitas Muhammadiyah Sinjai dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pada sektor agraria, tata ruang, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.